Articles by "BERITA"
Tampilkan postingan dengan label BERITA. Tampilkan semua postingan
Kamis, 28 Desember 2017 : Kementerian Luar Negeri Filipina, membantah laporan bahwa pihaknya terlibat dalam pembicaraan dengan Israel untuk memindahkan Kedutaan Besar Filipina untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Untuk pertama kalinya, Filipina menjelaskan alasan abstain dari pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 21 Desember 2017 lalu, mengenai masalah Yerusalem.


Filipina mengatakan, menghormati keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Diketahui bahwa sejak lama, Filipina dianggap salah satu negara sekutu AS di Asia Tenggara.
Filipina menegaskan kembali dukungannya atas solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan damai termasuk menyelesaikan status Yerusalem dalam kesepakatan damai antara kedua belah pihak.
"Tidak ada diskusi antara instansi pemerintah terkait maupun bilateral dengan Israel, atau dengan negara lain soal lokasi Kedutaan Filipina di Israel," kata Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano.
"Setiap keputusan mengenai lokasi Kedutaan Besar kami, akan didasarkan pada kepentingan nasional dan dukungan kami untuk perdamaian di Timur Tengah," ujarnya seperti dilansir Inquirer, Kamis 28 Desember 2017.
Dalam sebuah sidang khusus darurat oleh Majelis Umum PBB, sebagian besar negara menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hasil itu keluar dengan perolehan voting 128 melawan sembilan suara. Sementara itu, ada 35 negara termasuk Filipina, memilih abstain. 
Setelah sidang tersebut, laporan berita Israel mengatakan bahwa Filipina termasuk di antara negara-negara yang berkonsultasi dengan pemerintah Israel mengenai pengalihan kantor kedutaan ke Yerusalem. Menurut Israel, ada 10 negara yang bakal memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
"Filipina selalu mendukung solusi dua negara sebagai solusi jangka panjang bagi konflik Israel dan Palestina. Filipina juga bersedia berperan dalam perdamaian di wilayah ini," ujar Alan ( www.viva.co.id )
Gambar :liputan6.com


         Presiden Joko Widodo membagikan jutaan sertifikat tanah sekaligus. Ada 7 provinsi dibagi secara langsung, Namun, untuk enam provinsi itu diwakilkan oleh beberapa menteri. Yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan.Sementara untuk Provinsi Kalimantan Barat, dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan di halaman Masjid Mujahidin, Pontianak, Kamis 28 Desember 2017.
Jokowi menyebut, total sertifikat yang dibagikan adalah sebanyak 1.080.000. Untuk tahun 2017, sertifikat yang ditargetkan adalah 5 juta. Tapi yang bisa direalisasikan baru 4 juta lebih."Tahun depan target kita tujuh juta sertifikat. Tahun 2019 target kita 9 juta sertifikat. Pokoknya pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) kantor BPN Kanwil BPN, pokoknya enggak tidur," jelas Jokowi.
Dijelaskannya, selama puluhan tahun, yang dibagikan setiap tahun hanya 400-500 ribu saja. Kalau hanya begitu, katanya, butuh waktu 160 tahun untuk menyelesaikannya.Maka pemerintah bergerak cepat. Sehingga, dengan target-target tersebut, diharapkan 2025 bisa selesai untuk seluruh Indonesia."Target saya 2025 rampung sertifikat. Nantinya lagi pegawai BPN enggak tidur. Pokoknya saya kejar terus saya ikut prosesnya," katanya.Untuk enam provinsi lain, yakni Jawa Timur diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Dimana ada tujuh ribu warga yang datang, mewakili Surabaya 1 dan 2, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo.
Untuk Sulawesi Selatan, diwakili oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Sertifikat yang diberikan 62.543. Dihadiri 5 ribu penerima sertifikat. Kami mengucapkan terimakasih ke bapak Presiden atas nama masyarakat Makassar," katanya.Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, mewakili Presiden untuk membagikan 63.926 sertifikat untuk tiga kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah."Atas nama masyarakat Sulawesi Trngah terimakasih tak terhingga atas kerja keras pak presiden sehingga mereka semua memiliki sertifikat tanah," kata Hanif.Untuk Provinsi Jambi, diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Ada 82.121 sertifikat yang dibagikan.Provinsi Lampung, dibagikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Ada 172.007 sertifikat yang dibagikan.Sementara Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Dengan total penerima sertifikat sebanyak 140.335 orang.
Berita ini dilansir oleh www.viva.co.id.

Sementara itu menurut berita yang dilansir news.metrotvnews.com , di Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim telah menerbitkan 2,6 juta sertifikat tanah. Diharapkan 5 juta sertifikat tanah dapat diterbitkan sampai akhir tahun."Hari ini kita sudah mengeluarkan hampir 2,6 juta baik yang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) maupun program lain," kata Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, di Gedung DPR,  Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2017.
Sofyan memprediksi pihaknya mampu menerbitkan hingga 4 juta sertifikat di akhir 2017. Kekurangan satu juta sertifikat dikarenakan tanah yang bersengketa, pemilik tanah yang anonimus ataupun tanah yang tak berstatus. 
"Karena tidak semua tanah bisa disertifikatkan, sudah kita ukur sudah kita petakan ternyata itu sengketa, tenyata pemiliknya di luar kota di luar negeri tidak diketahui, ternyata tanah itu tidak pernah ada sertifikat," ujar Sofyan. Baca juga: Pemerintah Jokowi Bagikan 23 Ribu Ha Tanah Bersertifikat ke Masyarakat
Ia juga menegaskan sertifikat hanya dapat diberikan pada tanah bebas sengketa. "Jadi akhirnya yang bisa kita sertifikatkan peta-kan itu tanah yang free dan clear, " terang dia.Presiden Joko Widodo menargetkan bisa menerbitkan lima juta sertifikat setiap tahunnya. Hal ini dilakukan karena rasio kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat masih minim, sehingga sering menimbulkan sengketa dan konflik tanah.

Presiden Jokowi juga berpesan berpesan yang dilansir oleh bisnis.liputan6.com bahwa agar warga dapat menjaga atau merawat sertifikat tanah yang sudah diterimanya dengan baik supaya awet dan tidak hancur."Sertifikat difotokopi sehingga nanti kalau sewaktu-waktu hilang, bisa datang ke kantor BPN untuk dibuatkan sertifikat baru lagi dan sertifikat bisa digunakan untuk mengajukan modal usaha," Jokowi berujar.
Baru-baru ini, pemerintah menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 705.194 sertifikat kepada warga di 5 provinsi, yakni Semarang, Jawa Tengah; Bau-bau, Sulawesi Tenggara; Bengkulu; Padang, Sumatera Barat; dan Yogyakarta. Di Bengkulu, pemerintah membagikan 57.346 sertifikat tanah.
"Sertifikat tanah yang diserahkan di Bengkulu sebanyak 57.436 sertifikat," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Dalam pembagian sertifikat ini sudah berkumpul sekitar 3.000 penerima sertifikat dari 9 kabupaten dan 1 kota di Bengkulu. Ke-9 kabupaten tersebut, antara lain Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 tentang Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat diunduh melalui link berikut : 

Kisi-Kisi UN TP 2017-2018 :
  1. KISI-KISI UN GABUNG PAKET B dan PAKET C 2018
  1. KISI-KISI UN GABUNG SMP 2018
  1. KISI-KISI UN GABUNG SMA 2018
  1. KISI KISI UN GABUNG SMK 2018
  1. KISI-KISI UN GABUNG SMALB dan SMPLB 2018

Kisi-Kisi USBN TP 2017-2018 :
  1. SMK
  1. SMA
  1. SMP
Kemdikbud telah mengeluarkan kebijakan dalam Penumbuhan Budi Pekerti/PBP yang telah dijanjikan pada tahun pelajaran ini dimulainya, berbagai cara dalam penumbuhan budi pekerti tersebut sudah dijabarkan, jika mencermati pada postingan kami sebelumnya baca dan download petunjuk tekhnis Penumbuhan Budi Pekerti pada sekolah yang telah dipaparkan langsung Mendikbud Anies Baswedan, secara inti sari tentang kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, berdoa, hingga bebagai contoh pembiasaan baik dalam kegiatan tersebut.

Ada beberapa komponen Pendidikan Karakter yang disisipkan didalamnya secara rincinya baca lima komponen pendidikan karakater dalam PBP Penumbuhan Budi Pekerti sendiri masuk pada Non Kurikuler atau program penunjang intrakurikuler pada satuan pendidikan, namun apakah ada sanksi jika tidak melaksanakan Penumbuhan Budi Pekerti ini. tentunya ada lihat sebagai berikut dari berita yang kami lansir dari us.news.detik.com

Ini Sanksi Kemdikbud Pada Sekolah Tak Laksanakan Penumbuhan Budi Pekerti

"Jadi misalnya ada sekolah yang tidak mau melaksanakan upacara bendera, maka kepseknya nanti akan dapat teguran dan kalau sekolah swasta akan dapat peringatan," jelas Anies di Kemendikbud di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015).

Perihal untuk yang melakukan pengawasan, Anies mengutarakan hal tersebut merupakan tugas Dinas Pendidikan di Indonesia. Dan surat edaran yang dikeluarkan bersama Menteri Dalam Negeri sudah dikirimkan kepada seluruh kepala dinas.

"Pengawasan dilakukan dinas dan mereka sudah dibriefing untuk melakukan pengawasan. Dan kalau misalnya kepseknya tidak mau, jangan jadi kepala sekolah," terang Anies.

Berarti bisa dicopot?

"Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak menghormati bendera, itu keyakinan dia, tapi jangan berada di sekolah kita," jawab Anies.

Anies menegaskan, semua sekolah yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan harus melaksanakan program tersebut. Termasuk sekolah satuan pendidikan kerjasama.

"Namun program ini tidak berlaku bagi sekolah yang berada di bawah naungan dubes," tutup Anies.
Komponen Pendidikan Karakter yang disampaikan Menteri Anies patut kita cermati bersama dalam penyempurnaan tak hanya 3S (Senyum salam dan sapa) namun lebih lengkap dari itu pendidikan karakter memiliki lima komponen penting yang harus diketahui hal ini secara jelas dipaparkan kemdikbud pada berita yang kami lansir dari republika.co.id.

Anies menegaskan lima komponen pendidikan karakater sebagai berikut:


Inilah Lima Komponen Pendidikan Karakater Dalam Penumbuhan Budi Pekerti
"Pendidikan karakter bukan hanya senyum, tapi betul Senyum, Sapa, Salam (3S) itu penting. Ada lima komponen,  pertama adalah nilai moral dan agama," kata Anies Baswedan di sela-sela open house, kepada ROL, Jumat (17/7).

Anies melanjutkan, komponen lain adalah kecintaan pada tanah air dan bangsa. Interaksi positif antar warga sekolah juga penting. Yang dimaksud dengan warga sekolah adalah siswa, guru, tenaga pendidik, dan seluruh civitas akademika yang ada di lingkungan sekolah.

Selanjutnya, kata Anies, perlu dibangun interaksi positif antara sekolah dengan orang tua. Pasalnya, baik orang tua maupun sekolah sebagai tempat pendidikan anak harus berjalan beriringan. Pada akhirnya, hal itu dikuatkan dengan interaksi positif antara sekolah dengan lingkungan masyarakat.

"Nah, mulai tahun ajaran besok, kita akan menerapkan namanya gerakan penumbuhan budi pekerti (download pedoman penumbuhan budi pekerti). Komponennya lima itu tadi," kata Anies.