Gambar :liputan6.com
Presiden Joko Widodo membagikan jutaan sertifikat tanah sekaligus. Ada 7 provinsi dibagi secara langsung, Namun, untuk enam provinsi itu diwakilkan oleh beberapa menteri. Yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan.Sementara untuk Provinsi Kalimantan Barat, dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan di halaman Masjid Mujahidin, Pontianak, Kamis 28 Desember 2017.
Jokowi menyebut, total sertifikat yang dibagikan adalah sebanyak 1.080.000. Untuk tahun 2017, sertifikat yang ditargetkan adalah 5 juta. Tapi yang bisa direalisasikan baru 4 juta lebih."Tahun depan target kita tujuh juta sertifikat. Tahun 2019 target kita 9 juta sertifikat. Pokoknya pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) kantor BPN Kanwil BPN, pokoknya enggak tidur," jelas Jokowi.
Dijelaskannya, selama puluhan tahun, yang dibagikan setiap tahun hanya 400-500 ribu saja. Kalau hanya begitu, katanya, butuh waktu 160 tahun untuk menyelesaikannya.Maka pemerintah bergerak cepat. Sehingga, dengan target-target tersebut, diharapkan 2025 bisa selesai untuk seluruh Indonesia."Target saya 2025 rampung sertifikat. Nantinya lagi pegawai BPN enggak tidur. Pokoknya saya kejar terus saya ikut prosesnya," katanya.Untuk enam provinsi lain, yakni Jawa Timur diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Dimana ada tujuh ribu warga yang datang, mewakili Surabaya 1 dan 2, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo.
Untuk Sulawesi Selatan, diwakili oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Sertifikat yang diberikan 62.543. Dihadiri 5 ribu penerima sertifikat. Kami mengucapkan terimakasih ke bapak Presiden atas nama masyarakat Makassar," katanya.Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, mewakili Presiden untuk membagikan 63.926 sertifikat untuk tiga kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah."Atas nama masyarakat Sulawesi Trngah terimakasih tak terhingga atas kerja keras pak presiden sehingga mereka semua memiliki sertifikat tanah," kata Hanif.Untuk Provinsi Jambi, diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Ada 82.121 sertifikat yang dibagikan.Provinsi Lampung, dibagikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Ada 172.007 sertifikat yang dibagikan.Sementara Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Dengan total penerima sertifikat sebanyak 140.335 orang.
Berita ini dilansir oleh www.viva.co.id.
Sementara itu menurut berita yang dilansir news.metrotvnews.com , di Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim telah menerbitkan 2,6 juta sertifikat tanah. Diharapkan 5 juta sertifikat tanah dapat diterbitkan sampai akhir tahun."Hari ini kita sudah mengeluarkan hampir 2,6 juta baik yang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) maupun program lain," kata Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2017.
Sofyan memprediksi pihaknya mampu menerbitkan hingga 4 juta sertifikat di akhir 2017. Kekurangan satu juta sertifikat dikarenakan tanah yang bersengketa, pemilik tanah yang anonimus ataupun tanah yang tak berstatus.
"Karena tidak semua tanah bisa disertifikatkan, sudah kita ukur sudah kita petakan ternyata itu sengketa, tenyata pemiliknya di luar kota di luar negeri tidak diketahui, ternyata tanah itu tidak pernah ada sertifikat," ujar Sofyan. Baca juga: Pemerintah Jokowi Bagikan 23 Ribu Ha Tanah Bersertifikat ke Masyarakat
Ia juga menegaskan sertifikat hanya dapat diberikan pada tanah bebas sengketa. "Jadi akhirnya yang bisa kita sertifikatkan peta-kan itu tanah yang free dan clear, " terang dia.Presiden Joko Widodo menargetkan bisa menerbitkan lima juta sertifikat setiap tahunnya. Hal ini dilakukan karena rasio kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat masih minim, sehingga sering menimbulkan sengketa dan konflik tanah.
Presiden Jokowi juga berpesan berpesan yang dilansir oleh bisnis.liputan6.com bahwa agar warga dapat menjaga atau merawat sertifikat tanah yang sudah diterimanya dengan baik supaya awet dan tidak hancur."Sertifikat difotokopi sehingga nanti kalau sewaktu-waktu hilang, bisa datang ke kantor BPN untuk dibuatkan sertifikat baru lagi dan sertifikat bisa digunakan untuk mengajukan modal usaha," Jokowi berujar.
Baru-baru ini, pemerintah menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 705.194 sertifikat kepada warga di 5 provinsi, yakni Semarang, Jawa Tengah; Bau-bau, Sulawesi Tenggara; Bengkulu; Padang, Sumatera Barat; dan Yogyakarta. Di Bengkulu, pemerintah membagikan 57.346 sertifikat tanah.
"Sertifikat tanah yang diserahkan di Bengkulu sebanyak 57.436 sertifikat," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Dalam pembagian sertifikat ini sudah berkumpul sekitar 3.000 penerima sertifikat dari 9 kabupaten dan 1 kota di Bengkulu. Ke-9 kabupaten tersebut, antara lain Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu.
Post A Comment:
0 comments: